Sudewi2000’s Weblog

July 26, 2009

SEKOLAH GRATIS ATAU (CUMA) SPP YANG GRATIS?

Oleh: Swary Utami Dewi

Kawal Borneo Community Foundation (KBCF)

Tulisan ini dimuat dalam Koran Radar Banjarmasin, 27 Juli 2009, halaman 3.

Hari Anak Nasional, 23 Juli, baru saja berlalu. Saat membaca Kompas tertanggal 24 Juli 2009 tentang pendidikan gratis di Indonesia, aku teringat nasib jutaan anak Indonesia yang masih sulit mengenyam pendidikan dasar. Dalam tulisannya di harian nasional tersebut, dengan gamblang sang penulis menggambarkan ironi kebijakan sekolah gratis. Dikatakan ada perbedaan konsep antara pemerintah dan masyarakat tentang apa yang dimaksud gratis. Menurut pemerintah, sekolah gratis berarti tidak ada sumbangan pembinaan pendidikan (SPP). Sementara menurut masyarakat, sekolah gratis harus benar-benar gratis, tanpa pungutan ini itu.

Anak Anak Desa Setulang, Malinau, Kalimantan Timur (Foto: Swary Utami Dewi, Agustus 2007)

Anak Anak Usia Sekolah di Desa Setulang, Malinau, Kalimantan Timur (Foto: Swary Utami Dewi, Agustus 2007)

Aku jadi teringat perjalananku ke salah satu kabupaten di Sulawesi, Juni lalu. Saat pemerintah provinsinya mencanangkan pendidikan gratis dengan maksud memfasilitasi pendidikan dasar sebagai salah satu program unggulan, aku menemukan fenomena berbeda. Saat menginjak kaki di salah satu perkampungan Bajo darat, aku melihat banyak anak kecil, beberapa di antaranya masih ingusan berlari-lari bermain. Usia mereka kutaksir masih usia sekolah dasar. Iseng-iseng kutanya mereka. Ternyata kebanyakan mengaku tidak bersekolah.

Kenapa tidak bersekolah? Beberapa ibu yang sempat kutemui dan kuajak mengobrol mengatakan bahwa SPP memang gratis. Tapi yang gratis tidak seberapa harganya. Yang lain dan sifatnya wajib malah justru memberatkan. Apa saja itu? Beberapa memberikan contoh: buku wajib dan pakaian sekolah. ”Inilah yang membuat banyak anak di sini tidak bersekolah meski mereka masuk dalam usia wajib belajar,” jelas seorang ibu sambil tertawa. Aku hanya bisa termangu mendengarnya, seraya melihat lagi pada anak-anak usia sekolah yang sedang bermain di sekitar tempatku berbincang.

Kini, saat aku membaca tulisan dari koran nasional tersebut dan melihat sodoran beberapa hal wajib yang harus dibayar anakku pada awal semester, aku menghitung kembali berapa beban yang harus kubayar untuk dua anak yang sedang mengenyam pendidikan dasar. Serangkaian buku teks harus ditebus awal semester sebesar lebih dari 250 ribu rupiah per anak. Setiap bulan ada biaya kursus wajib berbiaya puluhan ribu. Belum lagi uang seragam, baju olahraga, baju khas lokal, buku latihan dan sebagainya. Hitung-hitung dalam satu semester bisa lebih dari 500 ribu rupiah per anak. Ini belum termasuk biaya untuk membeli perlengkapan sekolah lain di luar hal-hal yang diwajibkan.

Aku kembali tergugu. Ternyata memang tidak gratis bersekolah di sekolah negeri. Maka tidak heran jika apa yang diiklankan pemerintah tentang sekolah gratis di TV ternyata memang tidak gratis sesungguhnya. Yang digratiskan dipandang tidak seberapa berat dibanding hal-hal wajib lain yang harus ditanggung orang tua. Pantas jika banyak anak tidak mampu di kabupaten di Sulawesi tersebut serta di banyak tempat di Indonesia tidak bisa bersekolah. (Perlu digarisbawahi di sini, bukan tidak mau sekolah, tapi tidak mampu.)

Kebijakan yang tidak memihak ataupun sudah ada, tapi dalam kenyataannya masih setengah hati, ternyata membuat anak-anak (utamanya dari kelompok yang tidak mampu) menjadi tidak terpenuhi hak dasarnya: bersekolah. Jangankan sembilan tahun, untuk sampai kelas 3 SD-pun banyak yang ngos-ngosan tidak mampu. Mungkin saja timbul alasan karena ketiadaan anggaran pendidikan. Tapi bukankah tidak ada alasan untuk tidak bisa menyediakan karena sudah merupakan kewajiban pemerintah memenuhi hak-hak dasar warganya seperti pendidikan? Sudah menjadi rahasia umum, banyak pemerintah daerah di berbagai tempat yang malah meletakkan anggaran besar untuk belanja birokrasi dan hal-hal yang tidak perlu lainnya.

Jadi, apa sebenarnya yang diperlukan untuk menjamin anak-anak (si miskin) bisa terjamin haknya paling tidak untuk mengenyam pendidikan dasar? Yang utama adalah perlu adanya kebijakan dan tindakan afirmatif dari mereka yang memiliki otoritas, dalam hal ini pemerintah (termasuk pemerintah daerah) tentunya. Bisa dimulai dengan meletakkan platform yang jelas tentang pendidikan dan kemudian memasukkannya dalam kebijakan penganggaran.Di dalamnya ada dukungan terhadap hal-hal yang selama ini memang memberatkan, seperti seragam dan buku-buku teks wajib. Tentu saja sasarannya harus jelas, yaitu untuk mereka yang benar-benar tidak mampu. Subsidi silang juga bisa menjadi kebijakan yang mendukung, di mana yang kaya bisa memberikan sumbangan yang lebih di suatu sekolah dengan maksud meringankan beban yang tidak mampu.

Untuk pendanaan, banyak hal-hal kreatif yang bisa dimanfaatkan pemerintah. Selain memotong anggaran untuk hal-hal yang memang tidak perlu, seperti belanja birokrasi, banyak sumber pendanaan lain yang bisa dimanfaatkan. Di banyak tempat misalnya, banyak perusahaan-perusahaan besar yang bekerja di wilayah administratif suatu pemerintah daerah. Lobi yang kuat dari pemerintah setempat bisa menjadikan dana CSR dimanfaatkan khusus untuk mendukung kebijakan pendidikan dasar gratis di suatu daerah.

Cara kreatif lain juga bisa ditempuh pemerintah dalam rangka mendapatkan dukungan pendanaan bagi pendidikan dasar gratis. Di banyak tempat, termasuk di Indonesia, sudah mulai dikenal apa yang disebut sebagai Yayasan Komunitas atau Community Foundation. Pemerintah daerah misalnya bisa membuat kebijakan yang mendukung adanya suatu Yayasan Komunitas independent khusus untuk mengumpulkan dan mengelola pendanaan bagi pendidikan gratis anak-anak miskin di daerah tersebut. Peran pemerintah di sini tentunya hanya sebagai fasilitator, bukan pengelola. Ia bisa menempatkan diri, bersama stakeholder lain sebagai pengawas, jika diperlukan. Tentu saja yayasan tersebut harus dikelola secara transparan dan akuntabel serta memiliki sistem yang rapi dan jelas, baik dalam hal pengumpulan maupun pengelolaan dana yang terkumpul.

Jika saja hal-hal kreatif dan afirmatif seperti contoh di atas tadi bisa dilakukan dan didukung pemerintah, bisa jadi slogan pendidikan gratis bisa jadi terlaksana. Tidak lagi hanya berhenti sampai gratis di SPP saja. Tidak ada yang tidak mungkinkan asal kita mau melakukan?

3 Comments »

  1. Bolehkah saya ambil komenmu untuk majalah pendidikan. Boleh ya… kan baik.

    Comment by Ferren — November 13, 2009 @ 4:51 am

  2. gimana mba bolehkah tulisan di atas dipublish lagi di media pendidikan para pengawas sekolah?

    Comment by teoricermin — November 13, 2009 @ 9:48 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: