Sudewi2000′s Weblog

January 3, 2012

Etika Bisnis yang Baik dan Benar dalam Praktik Bisnis Sumber Daya Alam

Filed under: Opinion, Philosophy — Tags: , , , — sudewi2000 @ 4:38 am

Oleh: Swary Utami Dewi

Banjarbaru, 30 Desember 2011

 

Pendahuluan

Sepanjang tahun 2011 beberapa kasus konflik antara pengusaha dengan masyarakat maupun kasus kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, yang disinyalir dilakukan beberapa pelaku bisnis, mencuat di berbagai media massa. Untuk konflik antara perusahaan dengan masyarakat bisa disebut misalnya kasus perkebunan sawit di Mesuji (di perbatasan Lampung dan Sumatra Selatan) serta kasus pertambangan di Kabupaten Bima (Nusa Tenggara Barat) yang baru saja terjadi. Tahun-tahun sebelumnya juga muncul kasus serupa misalnya kasus dua tambang besar milik asing di Sumbawa(Nusa Tenggara Barat) dan Papua. Di sini, kepentingan ekonomi (diwakili para pengusaha) nampaknya kerap berhadapan dengan kepentingan masyarakat adat/lokal serta lingkungan. Tidak bisa dipungkiri bahwa usaha-usaha ekonomi, termasuk yang berskala besar, adalah penting dalam rangka mendorong pertumbuhan (growth) yang pada akhirnya diharapkan menuju pada pemerataan dan kesejahteraan bersama. Namun, kita tidak bisa menutup mata kalau terdapat pandangan dan praktik bisnis yang menimbulkan akibat dan dampak yang tidak diharapkan seperti konflik dengan masyarakat adat/lokal, kerusakan lingkungan serta peminggiran dan pemiskinan masyarakat dalam berbagai bentuk. Tepatkah praktik bisnis yang kerap menuai kritik tersebut? Bagaimana seharusnya bisnis terkait dijalankan agar bisa disebut baik dan benar? Kajian etis terhadap persoalan tersebut akan dilakukan di sini.

Akibat dan Dampak Praktik Bisnis Sumber Daya Alam yang Keliru

Tidak bisa disanggah bahwa usaha-usaha ekonomi, termasuk yang berskala besar, adalah penting bagi kemajuan suatu negara, termasuk Indonesia. Salah satu yang dipandang menjadi sumber penting pendapatan bagi Indonesia adalah usaha-usaha ekonomi dari pemanfaatan atau pengelolaan sumber daya alam seperti dari sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Untuk sawit misalnya, yang menjadi salah satu andalan perkebunan, pada 2011 Indonesia diperkirakan mampu mengekspor 16,5 juta ton minyak kelapa sawit mentah yang mencapai nilai 14,8 miliar dollar AS (Kompas, 27 Desember 2011, hlm 19). Pengusahaan sumber daya alam lain juga menuai keuntungan bagi negara baik dalam bentuk profit, pajak maupun royalti, misalnya dari sektor pertambangan. Asosiasi Pertambangan Indonesia mencatat bahwa perusahaan tambang di Indonesia membayar 26 jenis pajak yang nilainya berkisar 30% dari pendapatan kotor perusahaan. Bahkan, ada pemegang kontrak karya pertambangan yang membayar pajak sebesar 35% dari pendapatan kotornya. Selain itu, perusahaan tambang juga membayar royalti dalam jumlah tertentu kepada pemerintah (Kompas, 27 Desember 2011, hlm17).

Contoh-contoh di atas menunjukkan ada keuntungan ekonomi yang tidak sedikit yang diperoleh dari pengusahaan sumber daya alam, baik bagi pelaku bisnis maupun bagi negara (pemerintah). Namun, seperti telah disinggung di atas, praktik pengusahaan terkait kerap menuai kritik. Fakta menunjukkan bahwa kerap terjadi praktik yang menimbulkan berbagai masalah dan akibat lanjutan. Dua hal yang tercatat paling sering terjadi adalah konflik agraria antara perusahaan dengan masyarakat setempat/lokal/adat serta kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Sebagai contoh, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), seperti dikutip dari Kompas (27 Desember 2011, hlm 15), mencatat sebanyak 103 kasus konflik sumber daya alam telah terjadi antara perusahaan dengan masyarakat adat/lokal, misalnya di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Lampung dan Riau. Selain itu, ada ratusan potensi konflik sumber daya alam lainnya yang siap ”meledak” di berbagai tempat di Indonesia jika tidak segera ditangani. Lembaga swadaya masyarakat lainnya, yaitu Jaringan Advokasi Tambang mencatat ada 153 kasus konflik perusahaan tambang dengan masyarakat yang sudah dan sedang terjadi.

Sementara itu, terkait isu pengrusakan dan pencemaran lingkungan, beberapa contoh yang bisa disebut adalah pembuangan limbah perusahaan (tailing) yang membahayakan lingkungan. Contoh lain adalah emisi gas rumah kaca dari praktik industrial dan usaha-usaha ekonomi. Tingginya emisi karbon (gas rumah kaca) yang dikeluarkan dari proses pengolahan lahan gambut dan pembukaan lahan (land clearing) dengan cara dibakar, misalnya, disinyalir kerap dilakukan perusahaan sawit dan pengusaha perkebunan lainnya di Sumatra. Lebih lanjut, emisi gas rumah kaca tersebut secara ilmiah telah terbukti memberikan ”sumbangan besar” bagi semakin panasnya suhu bumi (global warming) yang kemudian berpengaruh pada perubahan iklim (climate change) serta menimbulkan dampak lanjutan seperti ketidaktepatan musim tanam dan panen, naiknya permukaan air laut yang mampu menenggelamkan pulau-pulau kecil serta semakin seringnya banjir besar dan badai topan di berbagai tempat.

Ekses lain yang juga kerap ditemui terkait pengusahaan sumber daya alam adalah peminggiran aspek sosial budaya masyarakat, pemiskinan masyarakat serta dampak kesehatan yang ditimbulkan karena ketidaktepatan praktik bisnis tersebut. Di beberapa tempat di Sumatra, Kalimantan dan Papua misalnya sering terdengar protes dari masyarakat adat yang merasa terpinggirkan karena wilayah adat dan hutan yang selama ini mereka miliki turun temurun menjadi ”terlarang” bagi mereka sesudah ada ijin usaha yang diberikan kepada suatu perusahaan. Masyarakat yang paling dekat dengan sumber daya alam juga banyak tercatat sebagai kantong-kantong kemiskinan di Indonesia. Dari segi kesehatan, pembuangan limbah perusahaan dan industri banyak menimbulkan masalah kesehatan, seperti penyakit kulit dan potensi kanker, bagi masyarakat sekitar.

Pertanyaan Etis terhadap Praktis Bisnis Sumber Daya Alam yang Keliru

Menilik uraian di atas terkait praktik bisnis yang terbukti kerap menimbulkan berbagai akibat dan dampak lanjutan, pertanyaan kritisnya adalah apakah hal tersebut tepat dilakukan? Apakah dalam menjalankan bisnis hanya kepentingan ekonomi yang penting untuk dikejar sehingga aspek-aspek lain menjadi ”sah” untuk diabaikan? Apakah yang penting adalah aspek ekonomi semata? Kajian etislah yang bisa membantu kita untuk menelaah secara kritis hal tersebut. Di sini, cabang ilmu filsafat yang bisa membantu kita untuk melihat secara kritis persoalan tersebut adalah etika. Etika yang paling terkait dalam persoalan ini adalah etika bisnis.

Sudarminta (21 Desember 2011) menjelaskan bahwa etika bisnis merupakan bagian dari etika terapan. Etika terapan itu sendiri, seperti yang diuraikan Sudarminta (21 Desember 2011), merupakan cabang ilmu etika yang secara lebih praktis mengkaji masalah-masalah moral khusus untuk kemudian merumuskan nilai, prinsip dan norma khusus terkait yang bisa dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan moral dalam situasi kongkret. Etika terapan tersebut bersifat lintas disiplin. Salah satu dari jenis etika terapan adalah etika bisnis.

Apakah pengertian dari etika bisnis? Mengacu kembali pada Sudarminta (21 Desember 2011), etika bisnis merupakan etika khusus/terapan yang mengkaji persoalan etis dan moral dalam dunia bisnis. Dengan etika bisnis, dilakukan refleksi kritis tentang apa yang membuat tindakan, perilaku atau kebijakan tertentu dalam konteks bisnis dinilai baik atau buruk, benar atau salah secara moral (Sudarminta, 21 Desember 2011). Etika bisnis, menurut Sudarminta (21 Desember 2011), juga menyediakan kajian tentang prinsip atau kaidah-kaidah moral yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan bisnis.

Dalam kaitannya dengan praktik bisnis yang kerap memicu konflik antara pengusaha dengan masyarakat, menimbulkan kerusakan lingkungan serta memiskinkan dan meminggirkan masyarakat dalam berbagai bentuk, apakah hal tersebut sudah dipandang baik dan benar jika dilihat dari pandangan etika bisnis? Beberapa pandangan dan praktik yang kerap ditemui dalam konteks dunia bisnis akan dikupas secara etis berikut ini disertai dengan refleksi melalui lontaran pertanyaan-pertanyaan kritis dan beberapa penjelasan terkait.

Pertama, seringkali ada pandangan bahwa dalam dunia bisnis yang dianggap penting adalah aspek ekonomi semata. Pandangan ini kemudian menjadi dasar pelaksanaan bisnis di lapangan sehingga aspek non-ekonomipun menjadi terpinggirkan. Pertanyaan kritisnya, benarkah pandangan tersebut di atas? Apakah yang penting hanyalah aspek ekonomi? Apakah aspek lain seperti sosial, budaya dan lingkungan menjadi nomor ke-sekian? Apakah pertumbuhan ekonomi (growth) tidak bisa disertai dengan perkembangan sosial dan terjaganya kelestarian lingkungan yang menjadi tempat usaha? Apakah pertumbuhan, perkembangan dan pembangunan berarti mengutamakan ekonomi dan menegasikan yang lain? Yang lebih sederhana dan praktis, apakah tidak ada kesadaran bahwa saat keresahan sosial meletus dan kerusakan lingkungan terjadi ini berarti bisnis sumber daya alam terkait menjadi tidak berkelanjutan?

Saat aspek ekonomi menjadi ”panglima”, aspek lainpun menjadi tidak signifikan. Beberapa kasus yang mencuat dan banyak mendapat sorotan tajam dari publik jelas menunjukkan ”eksistensi” pandangan tersebut. Kasus Mesuji, Bima dan masyarakat Amungme sekitar pertambangan Freeport di Papua merupakan contoh bahwa aspek sosial budaya seringkali terabaikan dalam praktik pengelolaan sumber daya alam. Masyarakat yang sudah lama tinggal di wilayah bisnis, bahkan yang sudah turun temurun secara adat ada di situ menjadi terabaikan hak-haknya. Masyarakat lokal/adat yang selama ini mengelola lahan dan memanfaatkan hasil hutan adatnya menjadi ”terlarang” masuk ke wilayah kelolanya. Dalam kasus di Bima, misalnya, Ketua Komnas HAM menilai telah terjadi pelanggaran HAM karena adanya kehilangan hak atas hidup masyarakat yaitu hak atas tanah, sumber daya alam dan lingkungan yang sehat (Kompas, 27 Desember 2011, hlm 1). Maka secara etis, perlu dilakukan refleksi apakah benar dalam rangka memberikan ijin atau konsesi kepada investor, maka sah untuk meminggirkan masyarakat? Bagaimana halnya dengan hak-hak masyarakat yang kemudian menjadi hilang seperti hak hidup, hak memiliki mata pencaharian, hak ekspresi budaya terkait lahan dan hutan misalnya? Apakah semua itu dipandang tidak bernilai dibandingkan hak untuk berusaha bagi investor atau pelaku bisnis?

Pandangan yang menekankan aspek ekonomi semata, seperti telah disinggung di atas, juga terbukti mendorong praktik bisnis yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan akibat kegiatan terkait seperti yang diakibatkan tambang-tambang di beberapa tempat di Kalimantan dan Papua, misalnya, lagi-lagi menjadi contoh nyata bahwa aspek lain selain ekonomi menjadi kerap terabaikan. Apakah lingkungan memang dipandang menjadi obyek untuk ”dikeruk” dan karenanya tidak perlu diperhatikan kepentingannya?

Kemudian, juga sering ditemui bahwa pihak yang dipandang penting dalam konteks pengusahaan sumber daya alam adalah pelaku bisnis dan pemerintah sebagai pengambil dan pengatur/regulator kebijakan. Pihak lain, seperti masyarakat sekitar wilayah usaha, kemudian hanya menjadi  ”pelengkap”, ”penonton”, bahkan ”korban” dari pandangan dan praktik tersebut. Kasus-kasus masyarakat adat yang terpinggirkan di beberapa tempat di Indonesia seperti telah disinggung di atas misalnya, merupakan contoh nyata dari pandangan dan praktik bisnis kalau pihak lain tidaklah penting dalam konteks bisnis. Apakah benar bahwa yang penting dalam bisnis hanya pengusaha dan ”penguasa” saja? Bagaimana halnya dengan pihak lain yang kepentingan dan yang haknya seringkali menjadi terabaikan karena praktik bisnis yang tidak tepat, seperti masyarakat adat/lokal?

Dalam praktik di lapangan juga kerap terlihat adanya ”kongkalingkong” antara pengusaha dan pemerintah yang dibantu oleh aparat. Saat pecah konflik antara pengusaha dengan masyarakat, aparat misalnya sering disinyalir ”lebih membela” kepentingan pengusaha. Beberapa contoh yang sering disebut adalah kasus Freeport, Bima dan Mesuji. Jika ini benar terjadi, apakah memang yang ”lebih berhak” didukung oleh pemerintah dan aparat adalah pengusaha? Bagaimana halnya dengan masyarakat?

Sudut Pandang Etika Bisnis

Beberapa ulasan terkait bermunculan untuk kemudian menunjukkan bagaimana seharusnya bisnis yang baik dan benar dijalankan. Pada praktik bisnis yang mengutamakan kepentingan ekonomi belaka dan menganggap pengusaha dan pihak tertentu saja sebagai yang utama menuai banyak kritik. Oleh Teichman misalnya, sikap tidak peduli pada yang lain merupakan penonjolan dari apa yang disebut sebagai ”ideologi ketamakan”, yang dilakukan oleh mereka yang berkuasa (Teichman, 1998, hlm181). ”Mereka yang berkuasa” bisa kita artikan di sini mencakup mereka yang memiliki kekuasaan dalam bentuk modal atau uang. Teichman (1998, hlm181) dalam hal ini menegaskan, ”Ideologi ketamakan membuat para penguasa agak buta pada fakta, bahkan ketika mereka yang diperintah justru kadang-kadang dapat melihat cahaya”.

Terkait hal ini, Sudarminta (21 Desember 2011) menjelaskan bahwa manusia bukan hanya mahluk ekonomi yang mengejar kepentingan diri sendiri dan keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini secara langsung menunjukkan adanya sisi lain manusia yang perlu ditampilkan. Misalnya, manusia juga dikenal sebagai mahluk sosial. Sebagai mahluk sosial, manusia tidak hidup sendiri, melainkan ada bersama mahluk sosial lainnya. Ini merupakan pandangan yang mendasar untuk kemudian dalam kerangka etika bisnis bisa memberikan orientasi bagaimana seharusnya pelaku bisnis bisa bertindak untuk tidak mengutamakan diri sendiri belaka dalam mengejar keuntungan ekonomi.

Praktik bisnis yang telah ditelaah di atas juga sangat bersentuhan dengan nilai keadilan. Apakah adil jika dalam konteks bisnis hanya pihak pemodal/investor yang mendapat tempat utama dan yang lain menjadi terpinggirkan? Apakah adil kebijakan dan praktik pengusahaan sumber daya alam yang meminggirkan masyarakat setempat beserta hak-haknya? Menurut Sudarminta (21 Desember 2011), bisnis dipandang etis salah satunya jika pelaku bisnis berlaku adil terhadap berbagai pihak terkait. Adil sangatlah penting di sini. Keadilan, menurut Magnis-Suseno (1987), merupakan salah satu dari prinsip moral dasar. Prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap semua orang lain yang berada dalam situasi yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak terkait (Magnis-Suseno, 1987, hlm 132). Sejalan dengan hal ini, penulis lain, Teichman (1998) juga menegaskan arti penting keadilan:

”Keadilan harus ditegakkan atas dasar kaidah bahwa semua orang mempunyai hak-hak dasar dan kodrati yang sama. Jikalau tidak, keadilan yang dinamakan demikian ini, akan berpihak pada orang-orang kaya dan orang-orang kuat, dan paling jelek akan mendukung kepentingan sedikit orang yang memegang kekuasaan melawan banyak orang yang dikuasainya.” (Teichman, 1998, hlm 43).

Lantas, apakah pengertian adil itu? Menurut Sudarminta (21 Desember 2011), ada beberapa pengertian adil yang bisa dikemukakan. Adil berarti memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi milik atau haknya. Seseorang juga disebut adil jika ia memperlakukan setiap orang secara sama, sederajat dan selaras sesuai dengan keluhuran martabatnya sebagai manusia. Seseorang yang adil juga memperlakukan secara fair orang lain berdasarkan jasa, kemampuan dan kebutuhannya. Kemudian, adil juga berarti kemampuan untuk membagi keuntungan dan biaya secara merata.

Dalam bisnis sumber daya alam, adil misalnya bisa diwujudkan dengan mengakui dan menghormati hak masyarakat lokal/adat baik hak ekonomi, sosial dan budaya. Adil juga menyiratkan pengakuan bahwa masyarakat adat juga memiliki andil atau share dalam usaha yang dijalankan. Pengusaha memiliki modal dan teknologi, masyarakat memiliki lahan atau kawasan kelola, tenaga, dan kearifan tradisional. Pengertian dan praktik seperti inilah yang perlu didorong untuk mewujudkan bisnis yang etis.

Hal lain yang juga dipandang penting dalam etika bisnis yang baik dan benar adalah pelibatan para pemangku kepentingan (stakeholder). Dalam konteks bisnis sumber daya alam, pemangku kepentingan bisnis tidak lagi hanya pengusaha, pengambil kebijakan dan konsumen. Masyarakat sekitar juga ditempatkan sebagai stakeholder. Penempatan masyarakat sebagai stakeholder bisa dilakukan dengan berbagai cara, misal melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan dalam tingkat tertentu, menghargai hak-hak masyarakat dan juga mendorong terlaksananya kewajiban-kewajiban yang muncul dari adanya hak tersebut.

Terkait aspek ekologis, selain terbukti menimbulkan akibat-akibat yang tidak diinginkan seperti kerusakan lingkungan, pemusatan pengusahaan sumber daya alam pada aspek ekonomi semata juga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan etika. Dalam sudut pandang pihak ”hijau” yang peduli pada lingkungan, misalnya, ditekankan pentingnya pertimbangan hasil-hasil sosial dan ekologis yang berjangka panjang dari keputusan-keputusan dan tindakan ekonomi (Teichman, 1998). Meminjam istilah Daniel Goleman yang dikutip oleh Budihardjo (17 September 2010), ecological intelligence menjadi penting dalam upaya menghindari ”kepandiran ekologis”.

Kemudian, ada lagi yang disebut sebagai konsep setiga pembangunan di mana ditekankan bahwa pembangunan haruslah memperhatikan tiga unsur secara seimbang, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan (profit, people and planet). Secara etis kita bisa melihat bahwa penekanan pada tiga titik aspek pembangunan tersebut menunjukkan pandangan (yang diharapkan dilanjutkan dengan praktik di lapangan) bahwa ekonomi semata  tidaklah berarti dan berkelanjutan jika mengabaikan aspek sosial dan lingkungan.

Beberapa Langkah Maju

Kebijakan dan praktik bisnis yang lebih baik dan benarpun mulai terlihat dijalankan sesuai dengan semakin bergaungnya etika bisnis yang memberikan orientasi bagi para pelaku bisnis dan pengambil kebijakan. Kementrian Kehutanan misalnya telah mengeluarkan kebijakan yang dinilai cukup progresif. Kebijakan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan dari Kementrian Kehutanan yang digulirkan sejak 2007, meski masih memiliki kelemahan, mengakui peran penting masyarakat setempat. Bahkan kesempatan pemanfaatan dan pengelolaan kawasan hutan negara disediakan kepada masyarakat setempat melalui skema Hutan Kemasyarakatan, Hutan Desa dan Hutan Tanaman Rakyat. Prinsip yang diutamakan adalah: ”hutan lestari dan masyarakat sejahtera”. Selain itu, Kementrian Kehutanan juga sedang menyusun draf peraturan mentri yang mengatur tentang pola-pola kemitraan antara pengusaha dan masyarakat sekitar yang lebih adil, proporsional dan memberdayakan.

Contoh lain yang bisa dikemukakan sebagai langkah maju pelaksanaan bisnis  yang etis adalah munculnya konsep Corporate Social Responsibility (CSR). Dalam pelaksanaannya, CSR mensyaratkan kewajiban perusahaan untuk menempatkan masyarakat sekitar sebagai subyek, memberikan dukungan program berkelanjutan dan menempatkan masyarakat sebagai stakeholder yang penting.

Penutup

Sebagai catatan penutup, perlu ditegaskan kembali pentingnya peran etika bisnis dalam mendorong praktik bisnis sumber daya alam yang adil, baik dan berkelanjutan. Kuncinya adalah memadukan secara proporsional aspek ekonomi dengan aspek-aspek penting lain (sosial dan lingkungan) dan selalu menempatkan stakeholder, termasuk masyarakat lokal/adat, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses pelaksanaan usaha ekonomi. Pelaksanaan bisnis yang beretika pada akhirnya tidak hanya membuat image perusahaan menjadi lebih baik, namun juga memastikan bisnis yang lebih berkelanjutan. Perkataan Gandhi yang dikutip oleh Teichman (1998, hlm 180) kiranya tepat menjadi pengingat kita semua, termasuk para pelaku bisnis, untuk selalu berlaku adil pada bumi dan isinya: ”Bumi menyediakan cukup untuk setiap kebutuhan manusia, tetapi tidak untuk setiap ketamakan manusia.”

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: