Sudewi2000′s Weblog

October 4, 2008

PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM KALIMANTAN

Urgensi Paradigma dan Tata Pemerintahan yang Lebih Bijak

Direvisi 9 Juli 2007

Kekayaan Alam dan Sumbangannya

RIAK BUMI)

Kalimantan: Kaya Akan Kekayaan (Foto: RIAK BUMI)

Kalimantan merupakan pulau terbesar di Indonesia . Pulau ini terkenal kaya dengan berbagai sumber daya alam seperti hutan dan tambang. Hutan misalnya, selama masa orde baru menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Lebih dari 50 % Hak Pengusahaan Hutan berada di pulau nomor tiga terbesar di dunia ini. Paska orde baru-pun hutan Kalimantan masih memegang peran penting. Total produksi kayu nasional sekitar 70% masih berasal dari sini.

Akan halnya tambang, sejak lama Kalimantan sudah dikenal kaya akan berbagai jenis tambang seperti minyak bumi, gas, emas dan batubara. Berbagai perusahaan besar baik swasta maupun BUMN telah lama melakukan kegiatan tambang, misalnya minyak, gas bumi, dan batubara di berbagai tempat di Kalimantan . Dalam masa desentralisasi, tambang masih menjadi primadona. Batubara misalnya menjadi andalan beberapa kabupaten seperti Tanah Bumbu dan Kotabaru di Kalimantan Selatan dan Kutai Barat di Kalimantan Timur. Minyak tetap menjadi andalan utama di Kalimantan Timur.

Mike Harisson)

Kekayaan Alam Kalimantan: Memberikan Keuntungan Devisa (Foto: Mike Harisson)

Pendapatan nasional dan daerah pun mendapat kontribusi memadai dari kekayaan alam Kalimantan. Seorang anggota DPR Kaltim dalam kegiatan seminar Himpunan Mahasiswa Biologi se-Indonesia di Samarinda awal Juli mengemukakan untuk 2005 Kaltim menyumbang Rp 200 trilyun untuk devisa nasional. Dari jumlah tersebut, sekitar 80 % berasal dari pengelolaan sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan dan perkebunan. Data BPS Kaltim 2003 misalnya mencatat bahwa sektor ekonomi yang sangat berperan dalam pendapatan rejional, selain dari industri pengolahan (38,70 %), diperoleh dari sektor pertambangan (35,68 %). Angka ini tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Kalimantan Selatan, beberapa kabupaten misalnya sangat mengandalkan pendapatan dari tambang batu bara. Kalimantan Tengah sangat mengandalkan pendapatan dari hutan dan perkebunan (kopra, sawit dan karet). Data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kalteng Desember 2006 menunjukkan sektor kehutanan misalnya (kayu olahan seperti moulding dan plywood) memiliki nilai ekspor US$ 74,5 juta.
Sumbangan pada Kesejahteraan?

Jika pada masa era orde baru pengelolaan sumber daya alam di Kalimantan disinyalir hanya menguntungkan pihak tertentu saja, pada era desentralisasi diharapkan agar partisipasi dan manfaat kekayaan alam dapat lebih mensejahterakan masyarakat. Namun kenyataannya, meski kaya akan sumber daya alam, angka kemiskinan masih tergolong tinggi. Jumlah penduduk miskin Kalimantan Timur 2006 misalnya, menunjukkan kenaikan sekitar 30 % dibanding tahun sebelumnya. Plt Gubernur Kaltim, Yurnalis Ngayoh, menyatakan pada 2005 ada sekitar 464 ribu, sementara 2006 tercatat 606 ribu jiwa yang tergolong miskin. Total penduduk propinsi sekitar 3,9 juta jiwa.

Untuk propinsi Kalimantan Selatan, Gubernur Rudy Ariffin, pada Maret 2007 mengungkapkan kondisi kemiskinan di Kalsel juga memprihatinkan. Sebanyak 983.792 jiwa atau sekitar 31 % dari 3,3 juta penduduk Kalsel berada dalam kondisi miskin. Sementara itu, untuk Kalimantan Tengah, BPS Kalteng menunjukkan data bahwa pada 2004 jumlah penduduk miskin sekitar 10,44 % dari total penduduk hampir 2 juta jiwa.
Dampak Lain

Lebih lanjut, pengelolaan sumber daya alam yang sampai sekarang lebih banyak bersifat eksploitatif, menimbulkan dampak sosial lain seperti konflik antara masyarakat dengan perusahaan tambang dan konflik horisontal antar sesama masyarakat. Berbagai praktek illegalpun masih kerap terjadi di depan mata seperti pertambangan dan pembalakan kayu (illegal mining, illegal logging). Untuk kayu misalnya, Walhi Kalsel (2003) memperkirakan ada sekitar 5 juta m3 kayu per tahun yang dibabat secara illegal di Kalimantan Selatan.

Pengelolaan sumber daya alam yang masih cenderung eksploitatif juga berdampak pada kerusakan lingkungan. Untuk hutan di Kalimantan Selatan misalnya, data WALHI Kalsel menunjukkan pada 2001-2002 setiap harinya terjadi pengurangan luas hutan sebesar 140 ha. Untuk skala nasional, deforestasi hutan 2000-2005 misalnya, menurut FAO, mencapai 1,8 juta ha/tahun. Angka ini lebih rendah dari angka resmi Dephut yaitu 2,8 juta ha/tahun. Walaupun ada yang menilai kontroversial, data Greenpeace pada 2007 misalnya menunjukkan tingkat penghancuran hutan Indonesia, termasuk Kalimantan, setara dengan 51 km2 setiap harinya. Pada gilirannya, berbagai akibat turunan dari semua inipun muncul seperti sungai yang tercemar, banjir dan gagal panen.

Swary Utani Dewi)

Perubahan Iklim: Telah Menimbulkan Berbagai Dampak (Foto: Swary Utani Dewi)

Kemudian, dalam beberapa tahun terakhir muncul fenomena perubahan iklim (climate change). Perubahan iklim ini menyebabkan berbagai hal seperti pencairan es di kutub, cuaca yang sulit diprediksi, curah hujan yang lebih banyak di berbagai tempat dan kekeringan yang lebih cepat terjadi di tempat lain. Deforestasi hutan Kalimantan , beserta kebakaran hutan dan lahan gambut yang kerap terjadi, dinyatakan sebagai salah satu pendorong perubahan iklim. Kemampuan hutan untuk menahan karbon begitu terkurangi sejalan dengan tingkat deforestasi hutan yang masih tinggi di Kalimantan . Kebakaran hutan yang terjadi tahun 1997-1998 di pulau ini menghasilkan lepasan CO2 lebih dari 1 gigaton.

Kenapa Terjadi?

Beberapa hal yang menjadi penyebab adalah:

Orientasi Jangka Pendek.
Eksploitasi sumber daya alam di berbagai tempat di Kalimantan menjadi terlihat berorientasi jangka pendek untuk mendapat keuntungan sesaat. Pertambangan batubara misalnya, seringkali dilakukan di areal yang seharusnya berfungsi lindung. Pengerukan batubara yang tidak disertai dengan upaya nyata reklamasi lingkungan menyebabkan bekas-bekas galian batubara menjadi warisan dari aktivitas tersebut. Dampak-dampak lanjutannya sudah bisa ditebak dan nyata terjadi, sebut saja ketegangan dan konflik sosial serta bencana akibat kerusakan lingkungan.

Kebijakan yang Tidak Memihak.
Banyak fakta menunjukkan kebijakan yang terjadi kerap menjadi pendorong pengelolaan sumber daya alam yang salah kaprah, yang justru tidak membuat sejahtera rakyat banyak dan menyumbang pada kerusakan alam. Pada masa orde baru, pemberian HPH kepada beberapa pengusaha (50 % lebih HPH berada di Kalimantan), terbukti tidak memberi manfaat bagi masyarakat dan bahkan memberikan andil besar bagi tingkat pengurangan luas hutan yang begitu tinggi.

Di era otonomi daerah, kebijakan yang diharapkan bisa memihak, kerap masih terpeleset. Di propinsi Kalimantan Selatan misalnya, beberapa bupati telah mengeluarkan ijin kuasa pertambangan (KP) yang dinilai tidak tepat. Seorang peneliti, seperti dikutip Banjarmasin Post 9 April 2007, mencatat bahwa ada sekitar 200 kuasa pertambangan (KP) yang mengeksploitasi 87.411 ha Hutan Lindung Meratus. Bahkan, dari data Dinas Kehutanan Kalsel tercatat 6 kabupaten di Kalsel yang hutan lindungnya sudah “dikapling” oleh pengusaha tambang. Padahal, maraknya eksploitasi tambang (batubara) di propinsi ini dituding banyak pihak sebagai penyebab berbagai bencana seperti banjir.

RIAK BUMI)

Pengelolaan SDA: Belum Banyak Melibatkan Masyarakat (Foto: RIAK BUMI)

Partisipasi yang Rendah dari Stakeholder (Utamanya Masyarakat).
Kebijakan juga kerap meminggirkan masyarakat sebagai penerima manfaat utama, baik pada saat kebijakan tersebut dirumuskan, maupun pada masa implementasi dan pengawasan. Kasus pemberian hak untuk mengusahakan hutan dan tambang misalnya kerap tidak memperhatikan masyarakat yang sudah turun temurun tinggal di suatu area. Akibatnya kebijakan yang terjadi sering tidak tepat sasaran dan malah menimbulkan dampak yang tidak diinginkan misalnya, konflik antara masyarakat setempat dengan pihak pengusaha.

Beberapa Hal Penting yang Perlu Segera/ Harus Semakin Terus Dilakukan

Mempromosikan dan Menekankan Paradigma Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Lebih Bijak.

Sudah saatnya kita meninggalkan orientasi jangka pendek dari pengelolaan sumber daya alam. Peningkatan pendapatan (untuk PAD misalnya) adalah penting, namun bukan satu-satunya. Pemerataan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan keberadaan sumber daya alam juga perlu mendapat penekanan yang sama pentingnya. Beberapa kabupaten misalnya Wonosobo (Jawa Tengah) sudah mulai melakukan penekanan pada faktor pengurangan kemiskinan yang terpadu dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih lestari. Apa yang dilakukan di kabupaten tersebut kiranya bisa menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten di Kalimantan .

Menerapkan Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Bachrul Emi, seorang peneliti, melakukan kajian tentang good governance di salah satu propinsi di Kalimantan. Dia, dengan mengutip studi yang dilakukan Sudarno Sumarto pada Maret 2004, menyatakan tata kelola pemerintahan yang buruk menghambat upaya penanggulangan kemiskinan. Selain itu, bad governance juga telah terbukti berdampak pada kerusakan dan bencana lingkungan.

Dalam good governance, paling tidak ada tiga prinsip penting yang perlu diperhatikan (akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat). Selain itu, good governance menekankan pentingnya keseimbangan tiga pilar utama yang mendukung (lembaga penyelenggara pemerintahan, dunia swasta dan masyarakat sipil). Loina Lalolo Krina dari Bappenas menyatakan good governance menuntut redefinisi peran para pelaku penyelenggara pemerintahan. Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pemerintah cepat atau lambat bergeser dari pemegang kuat kendali pemerintahan ke posisi fasilitator. Dunia usaha dan pemilik modal harus mulai menyadari pentingnya regulasi dan praktek bisnis yang mampu melindungi kepentingan publik dan kelestarian sumber daya alam. Sebaliknya, masyarakat yang sebelumnya ditempatkan lebih pada posisi pasif, harus lebih menyadari peran dan kedudukannya sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) utama.

Penutup
“Bumi bisa mencukupi kebutuhan setiap orang, tapi tak bisa mencukupi orang-orang yang rakus” (Mahatma Gandhi)

1 Comment »

  1. Nice posting buddy…I love to read it…I love your blog..Thanks for sharing..
    I would like to share good news also. Here you:
    LOWONGAN KERJA ENGLISH TUTOR Konsultan Pendidikan Bahasa Inggris Nasional untuk cabang Samarinda & Balikpapan. Kirim surat lamaran & CV anda ke easyspeak.recruitment@gmail.com. Atau hubungi No Telp 0541-273163 (Samarinda) dan 0542-737537 (Balikpapan). Kunjungi http://www.easyspeak.co.id untuk mengetahui profile perusahaan kami. Terima Kasih.

    Comment by Dodi — November 21, 2009 @ 4:33 am


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

The Banana Smoothie Theme Blog at WordPress.com.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: